Walhawa, 26 Maret 2025 – Pemerintah Desa Dapitau, Kecamatan Alor Tengah Utara, menggelar kegiatan Sosialisasi 20% Dana Desa untuk Ketahanan Pangan serta Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Walhawa. Acara ini berlangsung di aula kantor Desa Dapitau pada hari Rabu 26 Maret 2025, dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Dapitau, Abimalek Fankari.

Sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pendamping desa, perangkat desa, RT/RW, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dapitau, serta pengurus BUMDes Walhawa. Dalam sambutannya, Kepala Desa Dapitau, Abimalek Fankari, menegaskan bahwa penggunaan dana desa tahun 2025 harus lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

"Sesuai dengan peraturan menteri, minimal 20% dari pagu Dana Desa harus dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama bagi BUMDes. Selain itu, semua program yang dibiayai oleh Dana Desa harus berjalan sesuai instruksi dari pemerintah pusat dan ketentuan yang berlaku," ujar Abimalek.

Kegiatan sosialisasi ini dipandu oleh narasumber dari Pendamping Desa Tingkat Kecamatan Alor Tengah Utara, Merlin Lakamau. Dalam pemaparannya, Merlin menjelaskan bahwa penggunaan 20% Dana Desa tahun anggaran 2025 untuk ketahanan pangan didasarkan pada Keputusan Menteri Desa dan PDT Nomor 3 Tahun 2025. Alokasi dana ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal, meningkatkan kualitas pangan, serta memperluas keberagaman pangan di desa.

"BUMDes berperan penting dalam pengelolaan 20% dana desa untuk ketahanan pangan. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mengoptimalkan peran BUMDes jika selama ini belum berjalan efektif. Apabila desa tidak memiliki BUMDes, maka akan dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pangan. Namun, karena Desa Dapitau sudah memiliki BUMDes, maka optimalisasi pengelolaannya menjadi prioritas utama," jelas Merlin.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan Desa Dapitau dapat menyusun rencana penggunaan Dana Desa tahun 2025 yang  efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan adanya sinergi antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat, diharapkan Desa Dapitau dapat menjadi contoh dalam implementasi kebijakan Dana Desa yang berkelanjutan dan inovatif. (EA)